Senin, 18 Oktober 2021

Dari 35 Perusahaan Sawit, Baru 10 Yang Sudah di Panggil

18 August 2021
Keterangan foto : Ketua Pansus ‘Plasma’ DPRD Kubar, Noratim, didampingi anggota Pansus H. Sopiansyah dan Agus Sopian, pertanyakan keberadaan kebun plasma PT ARI dan PT PSA dalam hearing di Gedung DPRD, Sendawar, Rabu 18 Agustus 2021. (Foto :Tim Redaksi MP)

 

Pansus DPRD Kubar Pertanyakan Keberadaan Kebun Plasma

 

Kubar, mahakampos.com – Panitia Khusus (Pansus) bentukan DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) untuk membongkar karut-marut ‘Gurita’ puluhan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum memenuhi kewajiban Kebun Plasma bagi masyarakat pemilik lahan di Kubar, kini terus berjalan.

Tak tanggung-tanggung, sedikitnya ada 35 pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit tersebar pada 16 kecamatan se-Kubar, terindikasi belum memenuhi kewajiban untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat pemilik lahan yang dijadikan ‘Agunan/Jaminan’ Hak Guna Usaha (HGU).
“Dari 35 perusahaan sawit di Kubar, yang sudah di panggil oleh Pansus baru sekitar 10 perusahaan. Ada juga yang tidak mau hadir ke DPRD Kubar,” jelas Ketua Pansus Plasma Sawit DPRD Kubar, Noratim dari Partai Demokrat, usai memimpin Hearing (Rapat Dengar Pendapat) di Ruang Pertemuan, Lantai 2, Gedung DPRD di Sendawar, dengan perusahaan perkebunan sawit, yakni PT Aneka Reksa International (ARI) dan PT PSA, Rabu (18/8/2021).

Noratim menjelaskan, PT ARI dan PT PSA yang beroperasi di kawasan Kecamatan Siluq Ngurai juga termasuk diantara perusahaan perkebunan yang terindikasi belum memenuhi secara jelas kewajiban kebun plasmanya bagi masyarakat pemilik lahan.

Menurutnya, selama ini perusahaan perkebunan sawit di Kubar merata dengan pola kemitraan 80 berbanding 20. Yakni 80 persen kebun inti, dan 20 persen kebun plasma, dijanjikan bagi warga pemilik lahan.
“Fungsi Pansus ini ingin meluruskan masalah hak masyarakat pemilik lahan berupa kebun plasama dari perusahaan sawit yang sudah menggunakan lahan/tanah masyarakat menjadi HGU kebun sawit,” ungkap Noratim.

Dia mengatakan melalui Pansus tersebut DPRD Kubar berharap semua perusahaan perkebunan sawit se-Kubar proaktif. Karena DPRD akan membuat rekomendasi yang tegas nantinya setelah penyelidikan berakhir.
“Kebun plasma harus ada, sistem harus jalan, dan utang-utang petani yang disebut perusahaan harus jelas,” tukas Noratim.

Noratim menuturkan, Pansus DPRD Kubar secara tegas mempertanyakan kepada perusahaan perkebunan sawit yang hadir dalam hearing. Yakni terkait legal formal, yaitu perizinan apa saja yang sudah dimiliki perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Kubar.
“Karena berkaitan dengan kerjasama perusahaan dengan masyarakat (pemilik lahan), yaitu kebun inti-plasma. Maka setiap kampung yang masuk areal sawit harus memiliki koperasi. Koperasi yang tidak jelas legalitasnya tolong diperbaiki,” tegasnya.

Noratim menambahkan, agar seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit se-Kubar segera memenuhi hak dan kewajiban bagi masyarakat pemilik lahan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Mulai legalitas pinjam pakai lahan dengan masyarakat, juga perjanjian bagi hasil inti-plasma, bahkan pajak bagi daerah hingga pusat, harus dipenuhi,” katanya.

Noratim menegaskan, Pansus DPRD Kubar terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan semua data. Setelah perusahaan se-Kubar dipanggil, maka Pansus akan turun kelapangan.
“Kami akan cek kebenaran terkait plasma sawit. Apakah benar sudah dipenuhi hak masyarakat pemilik lahan, atau hanya cerita diatas kertas,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kubar yang juga anggota Pansus Sawit tersebut, H Sopiansyah menyatakan sikap tegas. Menurutnya, sebelum membuka lahan perkebunan kelapa sawit sejak awal, seharusnya perusahaan melakukan sosialisasi dengan komitmen yang jelas.
“Selama ini puluhan perusahaan sawit beroperasi di Kubar. Ada kebun intinya. Namun warga tidak tahu dimana letak lokasi kebun plasmanya,” kata Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kubar itu.

H Sopiansyah meminta, agar perusahaan sawit di Kubar transparan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya kepada aparatur kampung dan kecamatan saja.
“Saya minta manajemen harus menjelaskan masalah pemotongan biaya untuk membangun kebun plasma oleh perusahaan. Sementara pemilik lahan secara total adalah masyarakat,” tandasnya.

Anggota Pansus Sawit DPRD Kubar lainnya, Agus Sopian, mengatakan DPRD Kubar mengapresiasi perusahaan yang akan berinvestasi di Kubar. Utama dari sisi ketenagakerjaan sangat membantu pemerintah. Tapi kata dia, perusahaan jangan hanya buat janji diatas kertas.
“Khusus perusahaan perkebunan sawit. Penuhi realisasi lapangan berupa kebun plasma dan inti. Harus jelas dan benar-benar diadakan. Termasuk saat pengukuran lahan harus jelas,” urai Agus Sopian yang juga merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Kubar.

Sementara itu, PT ARI yang memiliki perizinan HGU di Kubar. Luas totalnya mencapai 15 ribu hektare. Sedangkan untuk kebun plasma perusahaan itu mempersiapkan lahan sekitar 2 ribu hektare.
“Sejak awal beroperasi 2009, kendala dialami perusahaan saat pembebasan lahan. Mulai penanaman sawit tahun 2015. Ada tumpang tindih lahan kadang menjadi kendala ekspansi perusahaan,” jelas Area Manager PT ARI, Maruli Sinaga.

Dia menyebut perusahaan itu siap membenahi sistem. Baik terkait pemenuhan kewajiban terhadap masyarakat pemilik lahan berupa kebun plasma, maupun kewajiban lainnya.
“Kami kooperatif apabila ada sistem sistem perusahaan yang perlu dibenahi. Harapan kami, perusahaan maju bersama masyarakat Kubar,” tutupnya.

Hadir pula dalam kesempatan itu Petinggi Kampung Bentas Abed Nego M, juga perwakilan Petinggi Betung dan Muara Kelawit. Serta para jajaran Pemkab Kubar diantaranya perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kubar, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Disperindagkop, Dinas Pertanian, BPN, serta perwakilan Dinas Kehutanan.(imn/red)

berita terkait
Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *