Senin, 18 Oktober 2021

Pelatihan TPTKP PPGD Korban Lakalantas di Mahulu

18 September 2021
Keterangan Foto : Pelatihan TPTKP dan PPGD, berlangsung di Balai Adat Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Sabtu 18 September 2021. (Foto-foto : Kornelius Zivan/Dok.Mahakam Pos).

 

Kerjasama Jasa Raharja Kaltim, Samsat dan Satlantas Polres Kubar

 

Mahulu, mahakampos.com – Jasa Raharja Cabang Kalimantan Timur (Kaltim), bekerjasama dengan Samsat dan Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Kutai Barat (Kubar), menggelar pelatihan penanganan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) Korban Kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mahulu, Drs Yohanes Avun MSi tersebut, dirangkai dengan Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Tertib Berlalulintas, dan Peran Fungsi Jasa Raharja, berlangsung di Balai Adat Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Sabtu (18/9/2021).

Menurut Wabup, Pemkab Mahulu mendukung acara itu. Karena . pertambahan penduduk, perkembangan wilayah, dan pertumbuhan ekonomi membawa dampak pada pertumbuhan sarana dan prasarana transportasi, termasuk akses jalan, dan juga risiko lakalantas.

Kapolres Kubar, AKBP Irwan Yuli Prasetyo melalui Kasat Lantas Polres Kubar, AKP Toni Joko Purnomo, menjelaskan bahwa pelatihan penanganan TPTKP dan PPGD korban lakalantas, bertujuan meningkatkan kompetensi para personel dan masyarakat. Dalam penanganan korban lakalantas yang selama ini rawan terjadi di Ujoh Bilang dan sekitarnya.
“Kegiatan ini untuk mengingatkan kembali cara penanganan cepat lakalantas di TKP,” kata AKP Toni Joko Purnomo, disampaikan oleh Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Kubar, Bripka Erik Swastika.
Bripka Erik Swastika yang juga merupakan salah satu narasumber dalam acara itu mengatakan, melalui pelatihan diharapkan menjadi edukasi bagi masyarakat dan stakeholder.
“Bukan hanya para personel polisi. Juga memberikan pengetahuan kepada seluruh stakeholder, meningkatkan semangat dalam memberikan pertolongan pertama bagi korban lakalantas di TKP,” katanya.

Dia menambahkan, Satlantas Polres Kubar juga telah memasang sejumlah rambu peringatan lalulintas disejumlah titik pada jalan poros Ujoh Bilang-Long Melaham, Ujoh Bilang-Long Bagun. Yaitu di lokasi yang selama ini sesuai lapaoran yang diterima Polres Kubar, telah banyak terjadi lakalantas.
“Pada 4 titik lokasi rawan lakalantas. Juga rambu peringatan laka dipasang di kawasan padat penduduk di Kampung Ujoh Bilang. Sebagai upaya mencegah terjadi lakalantas.,” tandas Erik.
.
Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Samarinda, AAN Agung Abimanyu yang juga merupakan narasumber dalam pelatihan itu menjelaskan, bahwa pihaknya hadir untuk memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat.
“Yaitu tentang fungsi Jasa Raharja. Termasuk kewajiban masyarakat membayar pajak tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),” ucapnya.

Menurut Agung Abimanyu, SWDKLLJ
yang dibayar oleh pemilik kendaraan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun di Kantor Samsat, memiliki fungsi dan manfaat sangat penting.
“Bagi pengguna jalan, khususnya pengguna kendaraan bermotor jika terjadi risiko lakalantas,” urainya.

Selain SWDKLLJ kata dia, yang ditangani Jasa Raharja juga asuransi penumpang angkutan umum. Contohnya, di dermaga angkutan sungai di Mahulu banyak armada speedboat angkutan umum.
“Jika armada angkutan umum itu mengalami risiko kecelakaan, penumpang dijamin asuransi Jasa Raharja,” ucapnya.

AAN Agung Abimanyu menambahkan melalui pelatihan itu, sebagai upaya Jasa Raharja bersama Satlantas Polres Kubar dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi (PPRD) Bapenda Provinsi wilayah Kubar dalam tindakan preventif (pencegahan) atau mengantisipasi terjadi risiko kecelakaan.
Acara pelatihan tersebut ditutup secara resmi oleh Camat Long Bagun, Yason Liah.

Untuk diketahui, PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui dua program asuransi sosial. Yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.(Kornelius Zivan*/red)

berita terkait
Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *