Pekan lalu, Hong Kong menggandakan pembatasan terkait Covid-19 yang termasuk paling ketat di dunia.

Berita itu telah menimbulkan kecemasan di antara komunitas bisnis di kawasan itu, dengan beberapa pertanyaan apakah hal itu bakal mengancam statusnya sebagai pusat keuangan Asia.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengumumkan bahwa hampir semua pengecualian karantina bagi pelancong luar negeri dan dari China daratan kini akan berakhir.

Dia mengatakan pengetatan itu untuk mempercepat pembukaan kembali China atas wilayah tersebut, tetapi bagi sejumlah pelaku bisnis, itu mendorong mereka ke tepi jurang.

Lam sebelumnya mengatakan bahwa pembukaan ke daratan China "lebih penting" ketimbang [membuka] di tempat lain.

Hong Kong termasuk menerapkan karantina wajib yang paling ketat di yurisdiksi mana pun, dengan sebagian besar kedatangan harus menjalani karantina di hotel antara 14 dan 21 hari.

Namun ada beberapa pengecualian. Para diplomat, pemimpin bisnis, dan beberapa penduduk daratan dengan kartu penduduk Hong Kong dapat melewati karantina, atau mengisolasi di rumah. Tapi kini pengecualian itu tidak berlaku.

"Kami terjebak dalam semacam dilema karena untuk melanjutkan beberapa perjalanan bebas karantina dengan China daratan, kami harus memastikan kebijakan anti-Covid 19 kami lebih sesuai dengan praktik di China daratan," kata Lam kepada wartawan, Selasa.

Berita itu disambut dengan kekecewaan oleh komunitas bisnis Hong Kong, yang merasakan ketegangan selama lebih dari 18 bulan karena penutupan perbatasan.

"Kebijakan ini berdampak besar dari berbagai arah," kata Presiden Kamar Dagang Amerika di Hong Kong, Tara Joseph, kepada BBC.

"Pertama, sentimen bisnis mengenai tidak bisa bebas bergerak di dunia yang sangat penting jika Anda adalah pelaku bisnis internasional.

"Kedua, dampak personal jauh dari keluarga dan kontak-kontak pribadi yang penting.

"Dan yang tak kalah pentingnya, ini memiliki dampak besar pada saluran bakat bagi Hong Kong yang berarti dominasinya sebagai pusat Asia dapat berkurang seiring waktu.

"Kami tidak memiliki saluran pipa lagi, dan hal itu benar-benar mengkhawatirkan."

Frederik Gollob, Ketua Kamar Dagang Eropa memahami kekhawatiran seperti itu:

"Ini tentu tidak akan meningkatkan kepercayaan di Hong Kong untuk melakukan bisnis dari perspektif bisnis internasional."

Kepercayaan diri dunia bisnis di kota itu telah terpukul dalam beberapa tahun terakhir, akibat protes pro-demokrasi yang meluas, serta penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial - berupa sanksi hukuman penjara yang keras dan juga dapat berdampak bagi orang asing.

Joseph menambahkan masih belum jelas apakah pembatasan seperti itu menyebabkan brain day kota bakal terkuras - terutama karena tren ini membutuhkan waktu untuk muncul.

"Pasti ada perasaan bahwa orang-orang sedang mempertimbangkan, atau berpikir untuk pergi - dan bukan hanya satu organisasi yang mengatakan itu," katanya.

"Ketika berbicara tentang brain dain (pelarian sumber daya manusia terbaiknya), orang-orang memiliki ide sederhana bahwa Anda hanya mengambil dan pergi.

"Tapi jika Anda seorang eksekutif bisnis, itu tidak mudah," jelasnya, seraya menyebutkan tantangan seperti proyek bisnis yang tidak lengkap, sewa rumah dan anak-anak yang terdaftar di sekolah lokal.

Kelompok lobi keuangan terbesar di Asia, yang mewakili kepentingan 155 lembaga keuangan, termasuk Goldman Sachs dan BlackRock, memperingatkan pemerintah awal pekan ini tentang dampak kebijakan perbatasannya yang "sangat membatasi".

Dalam surat terbuka - yang belum pernah terjadi sebelumnya - kepada sekretaris keuangan Hong Kong Paul Chan, Asosiasi Industri Sekuritas dan Pasar Keuangan Asia (Asifma) menulis:

"Kami khawatir jika Hong Kong tidak mengembangkan, dan mengomunikasikan, strategi keluar yang jelas dan bermakna dari kebijakan nol (covid-19) saat ini. pendekatan kasus, seperti halnya di banyak yurisdiksi lain, Hong Kong berisiko kehilangan status internasionalnya yang vital."

"Pemerintah harus melakukan yang terbaik untuk mendorong dialog yang terinformasi dan pertimbangan penuh risiko jangka panjang terhadap mata pencaharian jika perbatasannya tetap ditutup secara efektif, berbeda dengan pusat keuangan dan bisnis internasional yang bersaing."

Asifma menolak permintaan wawancara dari BBC.

Kepercayaan diri dunia bisnis di Hong Kong terpukul beberapa kali, selain Covid, mereka terpapar penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial.

Negara-negara lain meninggalkan kebijakan nol-Covid19

Permintaan asosiasi itu datang ketika negara-negara lain di kawasan itu beralih dari strategi nol-Covid - yaitu kebijakan untuk menurunkan kasus Covid hingga angka nol - menjadi hidup berdampingan dengan virus, di mana banyak negara membuka kembali perbatasan mereka.

Pesaing utama Hong Kong, yaitu Singapura, misalnya, membuka perjalanan bebas karantinaterhadap 11 negara, termasuk; Jerman, Brunei, AS dan Inggris.

Hal itu dilakukan Singapura sebagai bagian dari kebijakan "jalur perjalanan bagi orang-orang yang sudah divaksinasi".

Sementara Australia mengizinkan warga dan penduduk yang sudah divaksin untuk masuk kembali tanpa karantina mulai hari Senin lalu.

Selandia Baru, Thailand, dan Indonesia juga telah membuat langkah untuk membuka kembali perbatasan dalam beberapa pekan terakhir.

Adapun Hong Kong, menurut Gollob dari EuroCham, "sangatlah jelas bahwa perbatasan China didahulukan."

"Kita harus menghormati itu. Jelas ini menjadi beban besar bagi komunitas bisnis Eropa dan internasional di Hong Kong.

"Tetapi hikmahnya adalah bahwa anggota kami, yang memiliki kepentingan di China daratan, akan dapat memanfaatkannya.

Gollob mengatakan bahwa kekuatan isi surat Asifma tersebut tidak terduga sebelumnya:

"Ini adalah kejutan bagi kami bahwa bahkan lembaga keuangan perlu didengar secara terbuka" katanya.

"Apa yang kami dengar dari komunitas kami bahkan digaungkan oleh institusi terkuat, yaitu bank.

"Itu seharusnya menjadi sinyal yang sangat kuat bagi pemerintah Hong Kong."***

Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59144344